AS Minta Dunia Beri Sanksi untuk Nuklir Korea Utara - Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry, meminta dunia menghargai upaya nonproliferasi atau perlucutan senjata nuklir. Upaya tersebut, dikatakan Kerry, Rabu (13/2), ditunjukkan dengan sikap tegas masyarakat internasional atas pengembangan nuklir Korea Utara (Korut) dan Iran.

 

Sedang Dewan Keamanan (DK) PBB yang telah mengeluarkan tiga resolusi terpisah atas nuklir uji coba misil dan nuklir Korut sejak 2006, kemungkinan akan mengeluarkan resolusi baru. Resolusi yang terakhir dikeluarkan pada Januari lalu.

 Spekulasi berkembang menyatakan Korut dan Iran bekerja sama dalam pengembangan misil dan nuklir. Kendati tak menyebut kedua negara saling terkait, Kerry mengatakan sikap masyarakat dunia tak hanya ditujukan bagi Korut, tapi juga Iran.

 “Sangat penting bagi dunia untuk memiliki kredibilitas dengan menghargai upaya nonproliferasi kami. Sama seperti sikap yang tidak mengizinkan Korut mengejar upaya sembrono seperti ini, maka artinya kita juga tidak menghargai aksi yang tidak diizinkan seperti itu,” katanya, setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania Nasser Judeh, di kantornya, Rabu.

 Dunia, menurut Kerry, harus satu suara untuk mengambil respons cepat, jelas, kuat, dan kredibel dalam menanggapi uji coba nuklir ketiga Korut.

 Presiden AS Barack Obama pada kesempatan berbeda, menyerukan kepada semua pejabat pertahanannya untuk memperkuat sistem pertahanan misil untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Obama berjanji mengambil tindakan tegas dalam menanggapi pembangkangan Korea Utara tersebut.

 Selasa pekan ini, Korut kembali mengguncang dunia dengan nekat melanggar resolusi sanksi baru PBB bulan lalu. Sebuah perangkat kecil nuklir diledakkan di suatu lokasi bawah tanah terpencil. Dunia memandang hal ini sebagai sebuah langkah menuju tujuan utama mereka, membuat bom kecil di dalam misil untuk menyerang AS.

 Perlawanan Iran

 DK PBB telah mengeluarkan tiga resolusi terpisah atas nuklir uji coba misil dan nuklir Korut sejak 2006. Resolusi yang terakhir dikeluarkan pada Januari lalu, setelah Korut berhasil meluncurkan satelitnya. Tak hanya Korut, Iran juga berada di bawah sanksi kaku, dan proses negosiasi dengan Barat atas program pengayaan uraniumnya.

 Iran bersikeras mempertahankan program tersebut dengan alasan tujuan damai, menghasilkan energi, serta penelitian medis, bukan untuk senjata. Rabu, Iran dilaporkan mulai memasang generasi baru sentrifugal yang memungkinkan untuk meningkatkan kecepatan pengayaan uranium, sementara PBB menganggap program itu menyimpang dan harus dihentikan.

 Senada dengan Kerry, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton, yang berbicara di hadapan anggotan DK PBB, menyebut uji coba nuklir Korut sebagai “tantangan terang-terangan lebih lanjut untuk upaya nonproliferasi global.” Dikatakannya, penting bagi masyarakat internasional untuk bersatu dan menunjukkan “bahwa ada konsekuensi dari pelanggaran terus menerus.”

 Dalam sidang darurat, Selasa, anggota DK dengan suara bulat mengatakan uji coba nuklir Korut menimbulkan ancaman yang jelas bagi perdamaian dan keamanan internasional. Langkah baru lainnya menyikapi Korut, akan ditinjau kembali.

 Di Washington, Rabu, Menteri Pertahanan AS Leon Panetta mengatakan, tindakan Korea Utara merupakan ancaman bagi AS dan merongrong keamanan regional. Dia berjanji, AS akan mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk memenuhi komitmennya kepada Korea Selatan, termasuk penyelenggaraan latihan militer lanjutan dan peningkatan pertahanan misil di wilayah tersebut.

 Panetta mengatakan, sejumlah pakar AS sedang mempelajari data yang tersedia tentang ledakan bawah tanah Korut dua hari lalu. Kesulitan masih dirasakan untuk dapat menentukan apakah perangkat tersebut terbuat dari plutonium, karena Korut hanya memiliki persediaan terbatas, atau uranium, yang dapat diperkaya untuk senjata.

 Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland, menyatakan aksi Korut sebagai “aksi provokatif retoris”, namun pada kenyataannya aksi Korut tak sepenuhnya retoris, malah dikatakan harus mendapat tanggapan yang cepat dan serius.

 (indonesiamedia.com)