Pemilu Simbol Demokrasi di Iran

Kemenangan revolusi Islam di tahun 1979 terjadi transformasi prinsipal di Iran yang mempengaruhi kancah politik internasional. Transformasi paling penting adalah kedaulatan nilai-nilai islam dan hidupnya peran rakyat Iran dalam menentukan masa depannya. dengan dasar ini, sistem politik yang berkuasa di Iran bernama "Republik Islam" di mana kedaulatan di tangan agama Islam dan suara rakyat.

Dengan demikian, di Iran terbentuk sebuah sistem pemerintahan yang berdasarkan demokrasi agama. Kini 30 tahun dari umur sistem ini telah lewat, republik islam Iran telah meninggalkan rapor cemerlang.

Peran penting rakyat dalam sistem republik islam Iran bangkit dari peran serta aktif mereka dalam proses kemenangan revolusi islam Iran. Dalam revolusi ini, rakyat dari berbagai kalangan menuntut lengsernya rezim despotik Syah Pahlevi dan menuntut dibentuknya republik islam. Berkaitan dengan masalah ini, imam Khomeini ra pendiri republik islam Iran setelah kemenangan revolusi menegaskan diselenggarakannya referendum untuk menentukan bentuk pemerintahan yang sesuai dengan keingingan rakyat.
Referendum yang dilaksanakan sekitar satu bulan setengah itu menunjukkan lebih dari 98 persen rakyat Iran memilih republik islam. Referendum ini tidak terbatas pada pemilihan bentuk sistem pemerintah, tapi setelah itu rakyat Iran berkali-kali mendatangi tempat-tempat pemungutan suara untuk memilih presiden, wakil-wakil rakyat di parlemen dan di daerah serta anggota dewan ahli kepemimpinan. Pemilu di Iran bahkan tidak berhenti, sekalipun di tengah berkecamuknya perang 8 tahun dengan Irak dan peran rakyat dalam menentukan masa depannya kembali mendapat perhatian serius para pejabat negeri ini.

Di antara revolusi-revolusi yang terjadi di dunia, revolusi islam satu-satunya revolusi yang setelah kemenangannya sedemikian memberikan penghormatan kepada suara rakyat dengan melakukan pemilu berkali-kali. Kinerja ini berdasarkan penghormatan islam kepada manusia dan republik islam melihat kewajibannya untuk mengikuti teladan ini. Kebebasan memilih dalam agama islam merupakan hadiah dari Allah swt kepada manusia dan tidak dapat dicabut dari masyarakat, sebagaimana manusia dalam memilih agamanya juga bebas.

Selain itu, islam pada dasarnya menolak penindasan dan egoisme. para nabi ilahi senantiasa berjuang melawan thagut dan kekuatan-kekuatan penindas. Sementara di sisi lain dalam al-Quran umat islam didorong untuk melakukan musyawarah dan mufakat. semua ajaran ini mulia ini menyebabkan republik islam Iran memberikan perhatian khusus kepada pemikiran dan pandangan rakyat dan lewat berbagai pemilu pandangan mereka ditampung.

Liberal demokrasi barat mengklaim adanya kebebasan di masyarakat eropa dan amerika, namun liberalisme memandang kebebasan hasil dari kesepakatan sosial antara individu yang dapat dilanggar oleh pribadi-pribadi. Sejatinya, satu perbedaan prinsip demokrasi agama dan demokrasi barat berangkat dari sumber kebebasan dan perbedaan penting lainnya harus dicari dari pembuat undang-undang.

Liberal demokrasi berkeyakinan bahwa undang-undang seperti batasan kebebasan ditentukan oleh rakyat atau wakil-wakil mereka. Sementara di satu sisi kita tahu betapa manusia bisa salah dan terkadang dipengaruhi kepentingan dan kecenderungannya dalam membuat undang-undang. Sebagaimana yang terjadi di kebanyakan negara-negara eropa dan sebagian negara bagian amerika, perkawinan sesama jenis dianggap legal, padahal itu perbuatan buruk dan bertentangan dengan fitrah manusia ini, dilegalisasi oleh undang-undang. Di sisi lain, di kebanyakan kasus, undang-undang ditulis sedemikian rupa yang hanya menguntungkan pemilik kekuasaan dan kekayaan.

Dalam islam penentuan batasan kebebasan dan secara keseluruhan pembuatan undang-undang dari sisi Allah yang maha mengetahui dan bijaksana yang tidak pernah salah. Apa yang dilakukannya senantiasa memperhatikan maslahat manusia dan dalam bentuknya yang paling sempurna. dengan dasar ini, dalam demokrasi agama, undang-undang harus dibuat dalam koridor hukum ilahi. pemilihan yang dilakukan rakyat juga harus berada dalam bingkai ini agar tetap selamat dan sah.

Rahbar atau pemimpin besar revolusi islam Iran ayatollah al-udzma sayyid Ali Khamenei penafsir teori demokrasi agama menjelaskan suara rakyat seperti demikian, "dalam sistem islam, yakni demorasi agama, rakyat melakukan pemilihan dan mengambil keputusan serta berhak akan masa depan negara lewat orang-orang yang mereka pilih. Namun keinginan, pemilihan dan kehendak ini harus berada dalam bingkai hidayah ilahi dan tidak akan pernah keluar dari jalur perdamaian, keberuntungan dan jalan yang lurus."

Tentunya, dalam demokrasi agama peran rakyat dalam mengelola negara tidak dapat disederhanakan dalam pemilu, tapi mereka di berbargai kancah hadir dan mengawasi para penguasa. Dalam sistem ini, hubungan rakyat dan pemerintah tidak hanya sekedar kesepakatan dan tolok ukur materi, tapi hubungan maknawi yang kuat antara rakyat dan para pejabat juga tercipta. Para pejabat republik islam Iran melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat yang bila dilakukan dengan benar terhitung sebagai ibadah.

Sementara itu, para pejabat yang dipilih rakyat harus memberikan jawaban kepada rakyat. Sekaitan dengan masalah ini rahbar mengatakan, "bentuk lain dari demokrasi agama, kewajiban serius para pejabat dan negarawan di hadapan rakyat. Kampanye yang dilakukan untuk meraih suara dari rakyat dengan melupakan dan tidak menjawab kepada rakyat tidak sesuai dengan demokrasi agama."

Kesadaran dan kehadiran rakyat di berbagai kancah politik merupakan indikator penting sistem demokrasi agama. dalam sistem ini rakyat harus menentukan masa depannya dengan kesadaran, sementara pemerintah dan media berkewajiban membantu mereka meraih kesadaran ini. Dengan kata lain, dalam demokrasi agama yang paling bernilai adalah pemberian suara yang bebas dan sadar dari rakyat kepada para kandidat dalam pemilu. Dengan dasar ini, berbagai metode tidak etis dan kampanye menipu yang populer di barat dan melemahkan demokrasi barat tidak dapat diterima di demokrasi agama. Dengan demikian, pemilu di sistem islam lebih realistis dari pemilu di sistem liberal demokrasi barat.

Di Eropa dan Amerika yang dikenal sebagai tempat lahirnya demokrasi barat, hanya mereka yang punya harapan menang dalam pemilu bila memiliki hubungan erat dan istimewa dengan para pemilik kekuasaan dan kekayaan. Kandidat juga harus memiliki dana yang besar agar mampu membiayai kampanye malah demi meraih suara rakyat. Kampanye pemilu di barat kebanyakan tidak sesuai dengan realita.

Sementara itu di sisi lain, dalam pemilu di negara-negara barat sering terjadi kecurangan seperti pemilu presiden Amerika tahun 2000. Dengan memperhatikan kenyataan ini, ayatollah sayyid Ali Khamenei mengatakan, "apa yang dapat dipahami secara pasti, demokrasi yang digembar-gemborkan oleh para pemimpin Amerika tidak lebih dari mitor dan tidak hakiki. Demokrasi barat yang tengah menghadapi kendala seperti ini menunjukkan kecurangan besar dan menentukan yang tidak ada solusinya."

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, demokrasi agama punya berbagai kelebihan. Sekalipun demokrasi agama dalam sebagian metodenya secara lahiriah sama dengan demokrasi liberal barat, namun dengan berbagai perbedaan mendasar. Imam Khomeini ra mengatakan, "mungkin saja demokrasi yang kita inginkan punya kesamaan dengan yang ada di barat, namun demokrasi yang kami ingin wujudkan tidak ada di barat. demokrasi islam lebih sempurna dari demokrasi barat."

Tampaknya negara-negara barat mengetahui bahwa demokrasi agama menjadi pesaing serius demokrasi liberal. Dengan dasar ini mereka berusaha keras untuk merusak pemilu di Iran dan menyebut Iran sebagai negara tidak demokrasi. Kini rakyat Iran senantiasa menunjukkan peran serta penuh semarak meraka di berbagai pemilu dan mengambil keputusan penuh tanggung jawab dan tepat yang bersumber dari kebebasan dan kehormatan manusia. Masalah ini kembali akan dibuktikan dalam pemilu presiden yang akan datang.

(irib.ir)