Belajar antariksa dan dirgantara, perlukah DPR ke Brasil-AS?

Kunjungan kerja (kunker) anggota DPR keluar negeri seperti tak ada habisnya. Meski efektivitas dari kunjungan tersebut dipertanyakan oleh publik, para wakil rakyat itu tetap saja 'rajin' melakukannya.

Kali ini giliran Komisi VII DPR yang mengadakan kunker ke dua negara sekaligus yakni Brasil dan Amerika Serikat (AS). Kunker tersebut dibagi menjadi dua rombongan.

Rombongan ke Brasil langsung dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana dengan membawa 13 anggota Komisi VII, dua staf ahli, dan empat orang dari LAPAN.

Rombongan yang berangkat sejak 9 Desember itu menurut rencana akan berada di negeri Samba hingga 18 Desember mendatang. Kunker tersebut ditujukan sebagai tambahan materi, dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Keantariksaan.

Sementara, rombongan kunker ke AS dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Fahrial. Rombongan membawa tujuh anggota Komisi VII serta empat tim ahli dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Rombongan tersebut berangkat sejak 7 Desember lalu dan akan berada di negeri Paman Sam hingga satu pekan lamanya. Di AS rombongan akan mengunjungi Kedutaan Besar RI dan kantor perwakilan RI yang ada di Los Angeles dan San Francisco.

Rombongan juga akan mengunjungi sejumlah lembaga pemerintahan atau swasta yang memiliki keterkaitan dengan dirgantara, antara lain; Boeing Satelite Systems International, Jet Propulsion Laboratory, Geospatial Innovation Facility, NASA Ames Research Center, NASA Ames Inrelligent Systems Division, Aerospaces & Marine International, US House of Representatives.

Kunker Komisi VII itu sontak menuai reaksi dari publik. Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi menilai, kunker tersebut hanya akal-akalan saja.

"Itu cuma buat buang-buang duit saja. Untuk buang-buang anggaran akhir tahun. Kan enggak mungkin juga selepas mereka pulang ke Tanah Air bisa langsung jadi undang-undang," kata Uchok saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (12/12).

Pihaknya mencatat, kunker tersebut sedikitnya menghabiskan anggaran Rp 2.895.408.000. Dari anggaran itu, alokasi anggaran untuk ke Brasil menghabiskan Rp 1.919.682.000, sementara ke AS menghabiskan anggaran sebesar Rp 975.726.000.

"Untuk tahun ini anggaran keluar negeri anggota DPR sebesar Rp 141 miliar, dan sampai saat ini sudah tembus alias terpakai sekitar Rp 100 miliar lebih," jelasnya.

Karena itu, dia menilai, kunker tersebut murni untuk kepentingan pelesiran para anggota Dewan. Jika hanya ingin mencari formula tambahan untuk penyempurnaan Rancangan Undang-undang, para wakil rakyat itu tak perlu pergi jauh-jauh keluar negeri. 

Sebab, masih banyak cara lain yang dapat dilakukan. "Ini kan masalah metode. Cari metode yang lebih hemat. Kan bisa dipelajari melalui internet, buku, dan masih banyak lagi," katanya.

Menurutnya, masyarakat saat ini sudah pandai menilai kelakuan para wakilnya itu. Sebab, fakta yang telah terungkap, kunker yang pernah dilakukan para wakil rakyat hanya kedok semata.

"Ya contohnya kunker yang ke Jerman itu. Masyarakat kan tahu dari situ. Undang-undang yang dihasilkan enggak mutu," katanya.

Getolnya para wakil rakyat melakukan kunker keluar negeri akan terus disorot masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan, jika mereka bisa 'rajin' mengikuti kunjungan keluar negeri, mengapa mereka kerap bolos saat rapat di gedung DPR?
(merdeka.com)


Penjelasan Ketua Komisi VII Soal Kunjungan ke Brasil


Brasil merupakan negara berkembang yang memiliki teknologi maju di bidang antariksa.


Komisi VII DPR telah menyelesaikan kunjungan kerja atau studi banding dalam rangka ke Amerika Serikat dan Brasil. Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang memimpin rombongan ke Brasil pun memaparkan apa saja yang dilakukan tim saat berada di Brasil.

Menurut Sutan, Brasil yang merupakan negara berkembang yang memiliki teknologi maju di bidang antariksa. Makanya, Komisi VII memilih negara tersebut untuk mendalami pembahasan RUU Keantariksaan.

Kata Sutan, kunjungan ke Brasil dilakukan 10-16 Desember 2012. Mereka yang ikut adalah Zainudin Amali dan Markum Singodimejo (F-PG), Milton Pakpahan dan Siti Romlah (F-PD), Jamaludin Jafar dan Muhammad Syafrudin (F-PAN), Nur Yasin dan Agus Sulistiyono (F-PKB), Rofi' Munawar (PKS), dan Irvansyah (F-PDIP). Pejabat Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) juga ikut dalam rombongan.

"Selama kunjungan di Brasil, rombongan didampingi Duta Besar RI di Brasil, melakukan audiensi di antaranya anggota parlemen Brasil, pejabat Kementerian yang membidangi keantarikasaan dan lembaga semacam LAPAN," ujar Sutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12).

Sutan mengatakan, pihak Brasil sangat menyambut baik kedatangan rombongan Komisi VII. Dan, mereka menawarkan kerja sama pembuatan satelit bersama LAPAN, untuk memetakan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia saat ini. Termasuk hutan yang dimiliki Indonesia yang tersisa saat ini, dari sebelumnya yang mengalami aksi illegal logging. Juga dapat berfungsi mengawasi aksi pencurian ikan di lautan Indonesia

"Harus kita akui, Brasil telah lebih maju sekali dalam teknologi keantariksaan ini. Karenanya tawaran pembuatan satelit bersama LAPAN itu, perlu kita respons positif. Apalagi mereka menawarkan dan akan membantu dalam penguasaan dan pengoperasian satelit yang canggih tersebut. DPR mendukung agar Pemerintah memiliki dan membangun satelit canggih seperti itu," katanya.
(jurnalparlemen.com)