yang telah digunakan untuk memonitor Presiden SBY dan pejabat-pejabat
Indonesia lainnya.
Selagi pemerintah AS terus menghadapi tekanan menjelaskan operasi
spionase internasional-nya, beberapa tuduhan baru mengemuka tentang
luasnya pemantauan AS di Asia, termasuk Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memanggil Wakil Duta Besar
Amerika di Jakarta, Kristen Bauer, untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan
bahwa Kedutaan Besar Amerika di Jakarta telah memata-matai Presiden
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.
Laporan-laporan media – yang berdasarkan dokumen-dokumen terbaru yang
dibocorkan mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika NSA
menunjukkan bahwa Kedutaan Besar Amerika di Jakarta memasang peralatan
penyadap yang telah digunakan untuk memonitor Presiden SBY dan
pejabat-pejabat Indonesia lainnya.
Menteri Luar Negeri Indonesia Marti Natalegawa mengatkaan
kegiatan-kegiatan itu tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran
keamanan, tetapi juga "pelanggaran norma-norma dan etika" serius, dan
telah menuntut penjelasan Amerika.
Analis politik Aleksius Jemadu dari Universitas Pelita Harapan
mengatakan klaim ini bisa merongrong hubungan kedua negara.
"Saya kira pemerintah Amerika harus punya keberanian untuk
menjelaskan, guna memulihkan kepercayaan yang benar-benar dibutuhkan
untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan baik, dengan
memperhitungkan bahwa Indonesia berperan penting dalam stabilitas di
Asia Tenggara," kata Aleksius.
Wakil Duta Besar Amerika di Jakarta Kristen Bauer yang ditanyai oleh
Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak berkomentar.
Indonesia adalah sekutu penting Amerika di kawasan itu, khususnya
sebagai pengimbang diplomatik terhadap klaim wilayah yang dilakukan
secara agresif oleh China atas Laut China Selatan.
Sekutu-sekutu Amerika lainnya telah menunjukkan kemarahan terhadap
beberapa laporan tentang luasnya pemantauan yang dilakukan Amerika
terhadap para pemimpin asing.
Departemen Luar Negeri Amerika tidak bersedia menanggapi klaim-klaim
spesifik itu, hanya mengatakan kajian pengumpulan informasi inteljen
akan selesai selambat-lambatnya pada akhir tahun ini.
Tetapi pengungkapan tentang sejauh mana kegiatan-kegiatan Badan
Keamanan Nasional Amerika NSA di luar negeri, telah menyorot
keikutsertaan beberapa sekutu Amerika dalam tindakan spionase ini.
Laporan-laporan media yang didasarkan pada beberapa dokumen NSA
mengungkapkan bahwa Australia telah mengijinkan program rahasia NSA
beroperasi di kedutaan-kedutan Australia di Indonesia, Thailand,
Vietnam, China dan Timor Timur. Dokumen-dokumen tersebut menguraikan
fasilitas-fasilitas tersebut sangat tersembunyi di dalam kompleks
kedutaan. Sebagian besar staf diplomatik dilaporkan tidak mengetahui
keberadaan program rahasia NSA tersebut.
Profesor Hikmahanto Juwana – pakar hukum di Universitas Indonesia
mengatakan, tuduhan-tuduhan itu bahkan dapat lebih merugikan hubungan
kedua negara.
"Saya kira akan sangat menyulitkan bagi pemerintah Indonesia untuk
menentang Amerika secara sangat kasar.
Namun ini berbeda dengan Australia karena Indonesia melihat Australia
tidak sekuat Amerika dan saya kira pemerintah Indonesia akan membuat
keributan besar atas isu ini," kata Hikmahanto.
Hikmahanto Juwana mengatakan Indonesia bisa menolak untuk bekerjasama
dengan Australia dalam beberapa isu penting, seperti upaya-upaya
menghentikan penyelundupan manusia.
Kemarahan atas tindakan spionase Amerika ini terjadi setelah
sebelumnya muncul kecaman dari China, Rusia dan India bahwa Amerika
terlalu banyak menguasai infrastruktur di dunia maya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying hari Kamis
menuntut Amerika menjelaskan penggunaan kedutaan besar Australia untuk
melakukan tindakan spionase.
Hua Chunying mengatakan, pemerintah China sangat prihatin atas laporan
ini. Ia menambahkan mereka meminta seluruh kedutaan besar di China
untuk menghormati Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan tidak
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan keamanan dan
kepentingan China.
Pekan ini kantor berita Jepang Kyodo melaporkan bahwa pada tahun 2011,
NSA meminta Jepang untuk membantu NSA mengakses kabel-kabel serat
optik yang menjadi wahana komunikasi China.
Laporan itu mengatakan pejabat-pejabat Jepang menolak permintaan itu
karena khawatir hal itu akan melanggar undang-undang penyadapan
Jepang.
(voaindonesia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar