Kekayaan Laut Indonesia Yang Galau

Indonesia memiliki wilayah sebagian besar laut, tidak bisa dipungkiri kekayaan laut di Indonesia sangatlah besar. Sejak zaman purbakala Indonesia dikenal memiliki kekayaan laut yang sangat kaya akan keragamannya, sehingga menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa penjajah agar dapat dikuras kekayaan lautnya. 

Dengan wilayah laut yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, wilayah laut Indonesia memiliki potensi kerawanan dalam pencurian hasil laut dari berbagai negara, terutama negara-negara tetangga yang berbatasan langsung.

Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), serta terdiri lebih dari 17.500 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang dikembangkan kurang dari 10 persen. Persoalannya dengan luas wilayah laut Indonesia yang begitu besar penjagaan keamanan laut dari para pencuri menjadi pekerjaan rumah yang masih belum selesai bagi pemerintah. Dengan laut yang maha luas itu, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Oleh karena itu, apabila seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik maka diperkirakan 85% perekonomian nasional bakal sangat bergantung pada sumber daya kelautan.

Kerugian akibat pencurian ikan timbul antara lain karena lemahnya pengawasan dan kongkalikong aparat. Kepala Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga,Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Anang Noegroho menyebutkan, rata-rata selama satu dekade terakhir negara mengalami kerugian sebesar Rp 30 triliun pertahun dari pencurian oleh negara asing. Jika harga satu kilogram ikan adalah dua dolar, artinya ikan yang dicuri 166 ton pertahun.

Ada berbagai modus pencurian ikan yang dilakukan antara lain: modus transshipment yang artinya pemindahan muatan ikan yang terjadi di tengah lautan lepas dari kapal dalam negeri ke kapal asing. Modusnya, kapal itu menjual ikannya di laut lepas tanpa melaporkan hasil tangkapannya, baru pada tangkapan terakhir atau saat periode perizinan hampir berakhir, mereka biasanya melaporkan kepada pejabat yang berwenang di Indonesia. Saat di kapal pun, pencatatan jumlah ikan yang ditangkap tidak dihitung kembali secara cermat. Hal-hal seperti ini menjadi angka rugi yang tersamarkan.

Modus lainnya adalah dokumen perizinan yang sama atau ganda yang dimiliki oleh beberapa kapal, dokumen atau surat izin palsu, serta penggunaan bendera Indonesia ataupun menggunakan anak buah kapal atau awak dari Indonesia oleh kapal-kapal asing. Pencurian yang dilakukan oleh negara tetangga menurut data KIARA tahun 2011, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia berasal dari China dan enam negara anggota ASEAN, yakni Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan Kamboja. Jenis ikan yang paling banyak diminati adalah yang bernilai ekonomis, seperti jenis ikan kerapu, kakap, napoleon, tuna sirip kuning, cakalang, udang dan lobster.
Keberadaan coastguard di Tanah Air sangat dibutuhkan karena penegakan hukum di laut kita hingga sekarang ini masih sedikit rumit dan menimbulkan kondisi yang cukup membingungkan bagi mereka yang menjadi obyek upaya penegakan hukum itu. Dengan dibentuknya coastguard, kita bisa berharap kondisi tersebut dapat diperbaiki sedikit demi sedikit. Saat ini penegakan hukum dan keamanan di laut Nusantara memang masih tumpang-tindih (overlapping). Untuk menegakkan hukum di laut terdapat banyak lembaga yang terlibat seperti Polisi Air, Airud, Angkatan Laut, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai hingga Administrator Pelabuhan (Adpel). Hal ini menjadikan kegiatan kegiatan pemeriksaan hingga penangkapan kapal niaga nasional semakin marak sehingga dikeluhkan oleh para operator pelayaran nasional.

Situasi tersebut telah menimbulkan kebingungan bagi obyek penegakan hukum di laut seperti kapal niaga, kapal penangkap ikan, nelayan, pelaut dan mereka yang karena sifat pekerjaannya harus bersinggungan dengan laut. Mereka mengungkapkan, instansi tertentu sering memberhentikan dan naik ke kapal di tengah lautan untuk memeriksa berbagai persyaratan yang harus ada di atas kapal atau dokumen/surat yang harus dimiliki oleh ABK. Bagi mereka ini sah-sah saja. Yang menjadi persoalan, manakala instansi itu selesai menjalankan tugasnya dan kapal akan bergerak kembali, ada instansi lain lagi yang memberhentikan dan naik ke kapal tak lama kemudian. Parahnya, setiap kali kapal ingin melanjutkan perjalanan kapten harus merogoh dalam-dalam koceknya agar tidak muncul permasalahan yang kadang dibuat-buat oleh oknum aparat tertentu. Persoalan akan sedikit runyam jika kapal yang diberhentikan dan diperiksa itu adalah kapal berbendera asing.

Menurut praktek yang lazim di dunia pelayaran, kapal adalah the mobile state (negara yang berjalan) sehingga hanya tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di negara benderanya. Jika ingin diproses dengan hukum negara lain, ada sejumlah aturan main yang juga berlaku internasional yang harus dipenuhi. Salah satunya melalui admiralty court/pengadilan. Mungkin inilah salah satu sebab mengapa main line operator/MLO (pelayaran besar kelas dunia) enggan sandar di pelabuhan di Indonesia. Hal ini karena biaya yang timbul akibat tumpang tindih kewenangan penjagaan laut dan pantai sangat mahal dengan proyeksi hingga ratusan miliar rupiah mengingat jumlah kapal niaga nasional saat ini mencapai 10.919 unit. Namun, angka kerugian tersebut bisa lebih tinggi hingga dua kali lipat jika kerugian akibat tumpang tindih kewenangan dalam kegiatan penjagaan laut dan pantai itu dihitung dari tambahan biaya operasional kapal pelayaran rakyat atau Pelra hingga angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP.

Pemerintah Indonesia dalam penanganan permasalahan laut bukannya tanpa koordinasi, namun Indonesia memiliki Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara terpadu. Bakorkamla telah dibentuk tahun 1972 dan pada tanggal 29 Desember 2005 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA) yang menjadi dasar hukum dari organisasi ini. Namun, Bakorkamla sampai saat ini belum bisa memberikan gambaran yang maksimal mengenai perannya dalam mengatasi dan mengurangi kerugian akibat pencurian di laut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar pemerintah membentuk badan Sea and Coast Guard sebagai lembaga tunggal yang berwenang dalam kegiatan penegakan aturan di bidang pelayaran. Namun, hingga kini pembentukan badan tunggal tersebut semakin tidak jelas akibat belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Sea and Coast Guard (Penjagaan Laut dan Pantai).

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah dalam upaya mengurangi kerugian akibat pencurian laut yaitu: 

pertama, melakukan reformasi secara menyeluruh antara lain mempercepat penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Coastguard agar terdapat kepastian tentang lembaga mana yang berwenang untuk melakukan penjagaan laut sehingga tumpang tindih (overlapping) yang banyak dikeluhkan oleh pihak yang berkepentingan dengan laut (terutama pelaku usaha dan nelayan) dapat diminimalisasi. Selain itu, dengan adanya kesatuan penjagaan laut, maka biaya operasional untuk penjagaan laut bisa diefisienkan. Dan yang paling penting perlunya pengawasan yang ketat pada para aparat penegak hukum di laut agar tidak terjadi kongkalikong dengan pencuri laut dan hukuman yang keras bagi para pencuri ikan dan aparat yang terbukti melakukan kolusi dan kongkalikong dengan pencuri di laut.

Kedua, perlu dievaluasi kembali izin kepada pihak swasta yang melakukan penipuan, pencurian laut dengan modus-modus yang sering lazim dilakukan seperti modus transshipment. dan modus lainnya dalam melakukan pencurian hasil laut. 

Ketiga, perlunya peran pemerintah dalam penanganan hasil tangkapan ikan oleh nelayan Indonesia agar tidak dimonopoli oleh cukong-cukong ikan sehingga ikan dijual oleh nelayan dibeli dengan harga yang sangat murah akibatnya nelayan kurang sejahtera, dan lebih memilih menjual kepada nelayan asing.

Keempat banyaknya nelayan dalam negeri dan asing yang menggunakan bahan peledak berbahaya, aparat keamanan harus bisa mengurangi dan mengatasi para sindikat tersebut. Harapannya semoga kita dapat menjadi negara yang kaya dan sejahtera dengan hasil kekayaan laut yang kita miliki tanpa merasa galau karena dapat menjaga dan memberdayakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Agil Iqbal Cahaya, S.AP
*) Analis Kebijakan Bidang Pertahanan, Keamanan dan Pertanahan, Deputi Bidang Polhukam, Setkab

(setkab.go.id)