KBRI di Palestina Belum Terealisasi

Dewan Perwakilan Rakyat menghimbau Kementerian Luar Negeri supaya segera merealisasikan usulan pembangunan kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara Palestina.

“Mestinya sudah diambil keputusan tahun ini. Nyatanya hingga kini belum terlaksana karena masih ada pertimbangan yang belum matang dari pihak pemerintah,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Jakarta, Minggu (23/12).

Menurutnya, sebelum penutupan masa persidangan DPR lalu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah memaparkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah dalam memutuskan penetapan kantor di Palestina. Salah satu yang masih mengganjal adalah soal pemilihan lokasi pembangunan KBRI, di Tepi Barat ataukah di Jalur Gaza.

Hal ini perlu dicermati, apabila membangun di atas kekuasaan Israel, maka negara zionis tersebut akan mendirikan kantor perwakilan di Tanah Air. “Jika di Tepi Barat, pemerintah memiliki dua pilihan di Ramallah atau Yerusalem. Namun konsekuensinya, pihak Israel akan menerapkan kebijakan untuk membangun kantor perwakilannya di Jakarta. Sementara selama ini RI dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Besar kemungkinan opsi ini akan ditolak masyarakat Indonesia,” sahutnya.

Pentingnya membangun KBRI di Palestina menurutnya, sebagai langkah kongkret dalam memperjuangkan hak-hak kedaulatan rakyat Palestina setelah negara itu diakui sebagai anggota tidak tetap di dewan PBB beberapa waktu lalu.

“Sebetulnya tidak masalah RI membangun dua kantor KBRI di Palestina, baik di Tepi Barat yang dikuasi kelompok Fatah dan di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas. Ini juga yang dilakukan negara lain, seperti Mesir dan Jordania. Mereka membuat kantor kedutaannya di Tepi Barat dan Jalur Gaza,” pungkasnya.


(knrp.or.id)