Masih Merdekakah Kita?

“Aku anak Indonesia, anak yang merdeka

Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku

Indonesia…, Indonesia…, aku bangga menjadi anak Indonesia…..”, begitulah sepenggal lirik lagu yang dinyanyikan oleh anak SD di depan rumahku saat upacara yang sangat menggugah perasaan.

Kalau kita merenungkan kembali keadaan saat ini, saya jadi bertanya-tanya, sudah seberapa merdekanya kah kita ini sebagai bangsa?

Melihat kenyataan betapa hampir semua sumber daya dan pengolahannya, bahkan sampai hal yang paling vitalpun, yakni sektor perbankan, hampir semuanya dikuasai oleh pihak asing. Sebenarnya, masih merdeka kah kita?

Semua negara, apalagi negara maju bisa membuat banyak batasan dengan WTO demi melindungi kepentingan industry dalam negeri mereka. Tetapi khusus negara kita, banyak kebablasan dengan WTO, entah kenapa.

Coba saja lihat, kecuali bank plat merah, hampir semua bank yang ada di negara kita dikuasai oleh pihak asing. Apalagi kalau mengingat bahwa kondisi perbankan di negara kita begitu enak, semua dibiayai oleh nasabah dan hebatnya lagi dan inilah yang paling disukai oleh pihak asing, bank di negara kita tidak punya kewajiban sebagai agen pembangunan (paling tidak, inilah yang terjadi) melainkan hanya berpraktek sebagai penerima riba atau keuntungan yang sangat besar mengingat perbedaan antara suku bunga pinjaman dan simpanan yang sangat besar. Hampir semua bank di negara kita tidak punya kontribusi membiayai dan membina pengusaha kecil terutama bibit-bibit pengusaha. Kebanyakan bank hanya mau turun tangan kalau melihat bahwa pengusaha kita mulai bisa menghasilkan uang dengan aman untuk mereka.

Hal yang sama juga terjadi dalam berbagai sektor dan industri di negara kita. Kenyataan bahwa negara kita diserbu oleh pihak asing yang berdalih melakukan investasi di negara kita, padahal yang terjadi adalah mereka menguras sumber daya kita dengan sangat murahnya.

Seharusnya pemerintah tidak memperbolehkan pihak asing berinvestasi pada proyek atau industri yang low-technology dan tidak memerlukan modal yang sangat besar, karena industri ini bisa dilakukan oleh anak bangsa kita sendiri dan dengan demikian bukan hanya memberi peluang anak bangsa kita menikmati nilai tambah yang signifikan tetapi juga mengamankan eksploitasi sumber daya kita oleh pihak asing dengan harga yang sangat murah.

Suatu kemajuan yang cukup berarti ketika pemerintah melakukan gebrakan (walaupun bukan hal yang baru dan terkesan bongkar pasang) dengan melarang ekspor bahan baku rotan mentah ke luar negeri. Sayangnya kebijakan ini tidak ditindak lanjuti dengan pembatasan pihak asing dalam berinvestasi membangun industry pengolahan furniture di negara kita, padahal ini bukanlah suatu industri yang terlalu sulit untuk dikembangkan oleh anak bangsa kita sendiri.

Hal yang sama juga terjadi dalam pengolahan hasil-hasil pertanian dan hasil alam yang lain. Betapa pihak asing sekarang ini sudah menguasai hampir semua sektor di negara kita dan meninggalkan kita sang tuan rumah hanya sebagai pemasok bahan baku saja walaupun di sektor yang sangat sederhana. Ini menyebabkan industri lokal mati secara perlahan tetapi pasti karena kalah dalam bersaing dengan mereka, apalagi kalau melihat bagaimana perbankan mereka memberi dukungan penuh, tidak seperti perbankan kita yang takut-takut mau, takut membantunya tetapi mau untungnya.

Paling parah adalah kejadian di sektor pertambangan dan migas. Sudah umum diketahui bahwa para pemain lokal banyak berfungsi sebagai makelar ijin saja, jarang yang mengusahakan pengolahan tambangnya sendiri. Padahal, saking kayanya potensi alam kita sampai perusahaan pertambangan raksasa asing yang didukung oleh pemerintahnya getol mengusahakan perpecahan di negara kita, terutama daerah Papua.

Tetapi, yang paling konyol tentunya adalah kejadian di sektor migas dimana kita sebagai pemilik sumber daya alam dipaksa mengikuti aturan perdagangan internasional sehingga membebani rakyat kita sendiri dengan harga minyak dan gas yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara penghasil minyak lain di kawasan timur tengah.

Mengapa pemerintah tidak punya nyali untuk mengharuskan para penambang minyak dan gas di negara ini, siapapun mereka, terutama tentunya pihak asing, untuk memberi kontribusi kepada negara ini dengan menjual sebagian minyak dan gas yang mereka peroleh dengan harga yang murah diluar pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah?

Ini tentunya akan sangat menolong dan paling tidak bisa meredam kesulitan yang terjadi di negara kita karena harga-harga akan menjadi rasional kembali (semoga).

Betapa para pemimpin kita membiarkan dan menelantarkan kita untuk berjuang sendiri menghadapi ganasnya persaingan dagang internasional tanpa adanya suatu kebijakan yang mampu memproteksi / melindungi industri dalam negeri kita.

Sebenarnya, sudah merdeka kah kita dalam arti yang sebenarnya atau malah sudah semakin jauh terjajah kembali?

*Ken (kompasiana)