Sistem yang diberlakukan di Indonesia dengan sistem yang berlakukan di Iran ada beberapa hal yang secara prinsipil sama, namun juga secara teknis berbeda.
Perbedaan itu lebih dilatarbelakangi oleh sejarah dan budaya, adat istiadat, kebiasaan masyarakat termasuk kemungkinan aliran-aliran ideologi yang mungkin tumbuh di kedua Negara.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa usai menerima kunjungan Parlemen Iran bersama BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) dan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI, di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (1/10/2013).
“Misalnya seperti yang dikatakan pimpinan delegasi Parlemen Iran, Amir Khojasteh tadi bahwa penyelenggaraan pemilu disana yang menyelenggarakannya adalah pemerintah, sedang di kita pemerintah tidak boleh intervensi sama sekali,” ungkap Agun.
Hal tersebut mungkin dilatar belakangi dengan kehidupan di Negara tersebut yang memang secara prinsipil dimana pemimpin itu Mulloh, dipilih berdasarkan kriteria-kriteria ajaran agama yang memberikan keteladaan dan kejujuran. Dan ketika itu terwujud maka pemimpin secara penuh bertanggung jawab atas pemerintahan yang ada termasuk, pengaturan bagaimana demokrasi itu dijalankan melalui mekanisme pemilu.
Selain itu,peserta pemilu pun disana lebih berangkat pada hak individu. Peserta pemilu siapapun orangnya dari daerah mana, status sosial apa dan golongan apa bisa menjadi calon. Sementara itu pembentukan komisi itu didasarkan atas keahlian dan kompetensi setiap individu.
Dengan kata lain,seseorang dipilih karena keterwakilan kepercayaan publik terhadap dirinya, sehingga basis individu itu begitu kuat dalam parlemen. Pemilihan gubernur pun bukan diserahkan kepada rakyat, melainkan kepada dewan kota.
“Sementara di Indonesia, seseorang bisa terpilih lewat sebuah partai politik. Sedangkan Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat,” jelas Agun.
Ditambahkan politisi dari Fraksi Golkar ini, semua sistem ada plus dan minus nya. Namun untuk Indonesia jika menggunakan mekanisme tersebut jelas akan sulit, namun bisa saja diadaptasi karena konstitusi pun tidak melarang hal tersebut. Tetapi kultur budaya demokratik Indonesia yang belum terbangun secara penuh, sehingga jika mengadopsi budaya pemilihan langsung yang berdasarkan pada individu akan timbul konflik dan kerusuhan dimana-mana.
(dpr.go.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar