Sekprov : kunjungan Dubes AS ke Mamuju bukan karena uranium

Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Drs.H.Ismail Zainuddin,
menyampaikan, kungjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk
Indonesia, Scot Marcial ke Mamuju, bukan karena ada kaitannya dengan
penemuan potensi tambang uranium.

"Lawatan Dubes AS bersama rombongannya bukan membahas terkait adanya
potensi tabang uranium yang terletak di daerah Takandeang, Kecamatan
Tappalang, Mamuju. Tetapi, kedatangan perwakilan negara adidaya ini
terkait program `Green Prosperity Project` atau proyek kemakmuran
hijau yang akan dibiayai oleh negara AS," kata Sekprov Sulbar,
Drs.H.Ismail Zainuddin di Mamuju, Selasa.

Menurutnya, rombongan Dubes AS berada di Mamuju selama dua hari hanya
membahas terkait program penghijauan lingkungan, energi terbarukan dan
program kerjasama pendidikan.

"Ini harus kita luruskan karena selama ini ada kesan bahwa kedatangan
Dubes AS bersama rombongan karena melirik potensi cadangan tambang
uranium di Mamuju," ungkap Sekprov.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulbar ini menyampaikan, program "Green
Prosperity Project" ini hanya dua provinsi yakni Sulbar dan Jambi.

Ia menyampaikan, total dana investasi pemerintah AS yang akan
digulirkan mencapai 600 juta dollar AS atau sekitar Rp5,7 triliun.

Sementara itu Kepala Bappeda Sulbar, Prof. Akbar Thahir menyampaikan,
program "Green Prosperity Project" ini akan berlangsung selama lima
tahun.

"Tahun ini hanya ada dua kabupaten di Sulbar yang akan mendapatkan
bantuan yakni Mamuju dan Mamasa. Namun, jika pelaksanaan dapat
mencapai sesuai target maka tiga kabupaten lain di Sulbar mendapatkan
peluang yang sama," ujarnya.

Ia menuturkan, program ini merupakan sistem yangdibuat oleh Millenium
Challange Corporation (MCC) yang kemudian mendapatkan penganggaran
dari pemerintah AS.

Akbar menyebutkan, ada beberapa jenis sasaran program yang akan
dilaksanakan yakni "Green Prosperity Project" sebesar 332,5 juta
dollar AS, community based health and nutrition to reduce stunting
project atau proyek kesehatan dan gizi senilai 131,5 juta dollar AS
dan proyek modernisasi pengadaan 50 juta dollar AS serta kegiatan
gender senilai 5 juta dollar AS.

"Program ini bisa berhasil apabila pemerintah daerah, LSM dan
masyarakat berpadu dalam melaksanakan program ini," ungkapnya.


(antaranews.com)