Kemerdekaan Menuju Kedaulatan Bangsa Sepenuhnya (tamat)

Mengapa di dalam Tulisan saya terdahulu kita harus menggugat LoI dari IMF ?. Rakyat bangsa ini harus SADAR akan penjajahan putih yang masih berlangsung di bumi Nusantara dikarenakan saat adanya gejolak gejolak yang terjadi di negara ini, ternyata akibat konspirasi asing yang ingin menguasai segala sumber daya Indonesia yang besar ini. Negara ini harus bangkit dan harus SADAR, bangun dan mulai berjalan, berlari mengejar KEMANDIRIAN agar bisa memanfaatkan semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME kepada bangsa ini untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebesar besarnya.

Di dalam buku terbitan Crawford House Publisihing, Australia yang berjudul: THE FALL OF SOEHARTO (diterbitkan hanya beberapa bulan setelah Soeharto mundur), ada cerita menarik. Buku setebal 261 halaman itu merupakan kumpulan artikel yang penulisnya sebagian besar adalah pengamat Indonesia dari Australia seperti: Jamie Mackie, Richard Robinson, Harold Crouch, Hall Hill dan Geoff Forrester. Buku ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mendorong mundurnya Soeharto dari jabatannya.

Faktor utama yang disebutkan di buku itu adalah semakin memburuknya situasi ekonomi saat itu. Hall Hill menilai krisis ekonomi sejak Juli 1997 menyebabkan jatuhnya Soeharto. Krisis ekonomi yang disusul krisis politik mengakibatkan pelarian modal ke luar Indonesia secara masif, hingga menyebabkan anjloknya nilai rupiah mencapai Rp17.000,- per dolar.

Rupiah yang lemah membuat pebisnis “collaps” karena tidak dapat lagi mengelola utang luar negerinya. Situasi ini diperburuk dengan besarnya utang luar negeri dan buruknya sistem manajemen keuangan dalam negeri. Harga barang kebutuhan pokok melonjak, sehingga menimbulkan keresahan sosial yang luar biasa.

Begitulah. Yang dipahami orang waktu itu adalah Soeharto jatuh karena krisis ekonomi. Tapi belakangan, pemahaman itu berubah seiring dengan berjalannya waktu dan bersuaranya para tokoh yang terlibat memberikan analisa dan kesaksian. Analisa di balik jatuhnya Soeharto pun memiliki nuansa pemahaman baru. Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis ekonomi”. Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?” Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat.

Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus).(pejabat IMF yang bersedekap melihat Presiden Soeharto tak berdaya menandatangani LoI) dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia. “Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya.

Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang (Rakyat Indonesia). Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat “bantuan” IMF. Jatuhnya Soeharto, ternyata bukan hanya karena sikut-sikutan di kalangan militer atau tekanan politik dalam negeri dan gerakan mahasiswa, melainkan lebih karena tekanan pasar keuangan internasional dan IMF.

Pendapat sama, lanjut Hanke, juga dikemukakan oleh mantan PM Australia Paul Keating. Keating mengatakan “AS tampak dengan sengaja menggunakan ambruknya ekonomi sebagai alat untuk menggusur Soeharto”. Memang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar, mengapa IMF ingin menjatuhkan Soeharto. Tapi, yang jelas, menurut para ekonom, masuknya IMF ke Indonesia seperti membawa kunci pembuka bagi GUDANG HARTA terpendam, yakni pasar Indonesia yang luar biasa dahsyat.

Ini terbukti, setelah IMF menjadi “dokter” perekonomian Indonesia, perusahaan asing begitu leluasa berbisnis di negeri ini. Di setiap pojok kota, kini begitu banyak kantor cabang bank asing, restoran asing, perusahaan multinasional dan barang produk luar negeri. Dan ini harus menjadi PEMBELAJARAN bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintahan dan parlemennya untuk lebih berhati hati dalam mengatur Indonesia agar tidak 3 kali terjebak dalam lubang yang sama.

Jangan sampai kejadian lama terulang lagi di saat sekarang Indonesia menuju bangkit dan mandiri. Contoh di Suriah dan Mesir bisa menjadi Warning bagi Indonesia. Status kreditabel dan dipecaya diberi hutang oleh asing bagi Negara ini hingga kita terus menumpuk hutang luar negerinya seperti saat ini bisa menjadi boomerang kita seperti dulu.

Menuju pergantian pemerintahan dengan akan diadakan Pemilu pada tahun 2014 nanti adalah masa RAWAN bagi perpecahan dan persatuan bangsa. Rakyat dan peserta pemilu WAJIB mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi. Hal ini dikarenakan, bila asing ingin mengobok obok lagi Indonesia tahun depan adalah saat yang paling tepat atau menunggu moment setelah pemilu dengan opsi mengadakan kerusuhan dengan alasan menolak hasil pemilu yang dianggap tidak adil.

Bila warga Negara ini CERDAS dan mendahulukan kepentingan bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI ini maka bisa menetralisir hasutan hasutan,penggalangan pengalangan untuk bertindak anarkis, tidak taat hukum, inkonstitusional dan sebagainya, yang bertujuan menjatuhkan Indonesia.


MINDSET NASIONALISTIK

Memulai Menyongsong Kemerdekaan menuju Kedaulatan Bangsa Sepenuhnya cara yang jitu adalah MULAI..

Mulai sadar dulu, setelah tidak mabok dan Fly, karena bila rakyat ini terus mabok dan fly maka itu yang diharapkan oleh asing.
Setelah itu kita merubah MINDSET LIBERAL yang sudah jauh ditanamkan oleh asing ke seluruh elemen masyarakat kita, Pemikiran Liberal sudah tertanama dalam di masyarakat bangsa Indonesia ini, bagaimana pola pendidikan, perekonomian dan gaya hidup masyarakat yang individual sudah mendewakan hedonisme yang mengutamakan kebendaan sehinnga sangat mendukung dengan pola evolusi DNA kita yang suka gebuk gebukan. Bila terjadi gesekan berkaitan mementingkan liberalisme akan dirinya yang individu dan asing thau betul itu adalah kelemahan terbesar bangsa ini. Padahal mindset liberal ini sangat bertentangan dengan nilai nilai luhur bangsa timur dan bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan sifat gotong royong, saling menolong, rasa kesetiakawanan, koperasi, sesuai UUD 1945 dan Pancasila.

Mengganti UUD 1945 dan Pancasila adalah hal yang tidak mungkin bagi asing tetapi mereka bisa menggiring bangsa ini untuk menjauhinya dan melupakannya apalagi menghayati dan mengamalkannya pada zaman sekarang ini. Dan anehnya bangsa ini tidak merasa di Intervensi saat aturan aturan liberal menyerang dan diadopsi oleh pengambil keputusan pemerintahan kita.

Di kalangan pengambil kebijakan dan AKADEMISI cara pemikiran dan pengambil kebijakannya harus segera diubah ke MINDSET NASIONALISTIC. Mindset nationalcistic lebih berorientasi pada KEPENTINGAN NASIONAL. Ini penting untuk menciptakan dan menuju KEMANDIRIAN NASIONAL.Bahkan di negara maju dan menganut mindset liberal seperti US dewanya sistim liberalisme sudah mengadopsi pendekatan nationalistic dan mulai BERHATI HATI dalam mengadopsi pendekatan pasar. Melibatkan akademisi itu perlu karena mereka mempunyai peran penting dalam public discourse, menyangkut kebijakan kebijakan yang akan diambil pemerintah, karena bisa membikin opini publik dengan legimitasi keilmuan dan otoritas keilmuan.

Salah satu analoginya dalam bidang kemiliteran. Kita mengubah mindseet bahwa barang import pasti bagus apalagi negara superpower yang bikin. Berdasarkan kajian ilmu pengetahuaan, kita bisa memilih Alutsista yang sudah bisa diproduksi oleh Industri Pertahanan kita (mindset Nasionalistic). Kalaupun kita harus membeli alutsista dari Negara maju pun karena Inhan kita belum mampu, harus tetap mengambil kebijakan yang sesuai dengan Mindset nasionalistic mengambil dari Negara yang bisa dan mau memberikan TOT , lisensi, produk bersama yang untuk jangka pandang agar Inhan kita bisa memproduksinya kelak.

Mindset Nationalistic untuk kebijakan dalam bidang MIGAS dan Tambang saat ini perlu segera dilakukan. Kita sudah bosan melihat Pertaminan menjadi buruh dari Juragannya yang perusahaan asing karena bapaknya (Negara) lebih percaya warisan sumberdaya moyangnya dikelola oleh asing karena takut tidak kompetitif dan rugi (Mindset Liberal).

Intinya kita ini wajib lebih mengedepankan KEPENTINGAN NASIONAL dalam segala bentuk kebijakan kebijakan yang diambil supaya tidak MELEMAHKAN posisi Indonesia kedepan dan generasi kita kedepan tetap memegang kedaulatan atas apa yang dimiliki Indonesia.

Kita tidak boleh jadi GENERASI EGO apalagi pemerintahan EGO yang tidak memikirkan ke depan. Kita sudah bosan mewarisi kebijakan yang salah oleh pemerintahan pemerintahan yang dulu sehingga kita dan anak cucu kita menanggung kebijakan tersebut.

Mindset liberal harus SEGERA diubah ke mindset nasionalistic dan itu bisa dimulai dari DIRI KITA SENDIRI dan ditauladankan kepada orang orang di sekitar kita.


GRAND STRATEGI INDUSTRI NASIONAL
Setelah mengubah mindset kita, baru menuju langkah kedua yaitu membuat GRAND STRATEGI Industri Nasional (GSIN) yang berbasis KONSTITUSI yakni UUD 1945.

Tugas penting pemerintah ke depan adalah merumuskan secara bersama sama Grand Strategi Industri (termasuk industri pertahanan) apa dan Bagaimana GSIN yang layak dan KONSISTEN dengan nilai nilai UUD 1945. Dengan adanya strategi industi nasional yang JELAS. Partisipasi kita Indonesia dalam perjanjian perjanjian Internasional akan memilik ACUAN yang jelas pula. Karena kita akan tahu, apakah harus MENERIMA kesepekatan tertentu di percaturan bisnis global atau TIDAK menerimanyan karena bertentangan dengan grand strategi industry nasional kita.

Kita pun akan memilik alasan yang KUAT untuk menolak suatu kesepakatn International yang dianggap merugikan KEPETINGAN NASIONAL. Analogi di dunia militer: misal (bila ada) apakah kita sekarang perlu menerima kesepakatan /Traktat Internasional atas kesepakatan tidak mengeksport kapal selam militer, Sementra 10 tahun ke depan kita sanggup membuat industri kapalselam dalam negeri ?. Ini contoh gampangnya, belum mengenai pasal pasal pelik di kesepakatan internasional di bidang migas, pertambangan, ritel, pertanian, perbankan, dunia penerbangan dan lain lain.

Dengan adanya Grand strategi ini memudahkan para pengusaha, kalangan Industri juga rakyatnya untuk jelas bersikap bagaimana melakukan dan mengisi kemerdekaan ini dan merebut kedaulatan ekonomi kita di tengah derasnya arus keterbukaan Global dan liberalisasi ekonomi.

Dalam jangka pendek sejumlah kebijakan pun perlu dibuat, diantaranya MEMPERBAIKI aturan aturan, pasal pasal yang merugikan kepentingan nasional yang sudah terlanjur dibuat. Berbagai aturan aturan yang tidak sesuai dengan Konstitusi HARUS segera diganti dan pemerintahah dan parlemennya harus berani melakukan ini.

Paling tidak Mahkamah Konstitusi bisa menjadi legitimator perubahan aturan aturan ini, karena MK memiliki kapasitas keilmuan yang bisa melihat konsistensi suatu aturan dengan UUD 1945. NAMUN kebijakan ini membutuhkan keberanian EKSTRA pemerintah karena pemerintah kita bisa berhadapan dengan kepentingan dari kekuatan yang sangat besar yaitu kapitalis Internasional yang terdiri dari korporasi besar yang dibacking oleh Negara Negara maju yang kuat seperti Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. Dan susahnya juga didukung oleh Lembaga lembaga internasional yang Indonesia masih bergantung dalam banyak hal dari lembaga lembaga tersebut. Belum lagi upaya upaya pelemahan pelemahan dan penggebosan, sabotase, blackops dan lain lain, untuk MENGAGALKAN upaya Negara ini memulai kemandirian.

Kepentingan asing tidak memerlukan kegiatan berdarah darah untuk tetap bisa menjajah negeri ini seperti masa lalu, cukuplah dengan penjajahan putih cukuplah mereka memegang kendali kebijakam ekonomi negeri ini melalui pelembagaan, melegalkan dan meng-konstitusi-kan kepentingan mereka agar tetap terus berjalan menyedot segala sumber daya Indonesia. Analoginya, apakah kerang ini dibiarkan utuh Cangkangnya, tetapi isinya nanti sudah habis disedot ?.TETAPI perubahan ini harus segera DIMULAI untuk Indonesia yang LEBIH BAIK.

Tanpa KESUNGGUHAN untuk menginsyafi dan berjalan menuju KEMANDIRIAN ekonomi bangsa semua modus Penjajahan Putih ini akan terus berlangsung dari waktu kewaktu.

Kita mulai perubahan atau terus dijajah. MERDEKA..Merdeka…Merdeka..
Yaa Kemerdekaan menuju Kedaulatan bangsa sepenuhnya harus kita rebut.
MARI BUNG REBUT KEMBALI

Oleh : Satrio
(jakartagreater.com)